cvtogel Dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan intimidasi dan pemerasan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin menjadi sorotan. Salah satu legislator terkemuka baru-baru ini angkat suara menyoroti fenomena negatif ini, yang dinilai sangat merugikan pelaku UMKM serta mengganggu ketertiban sosial.
Ormas dan Dampak Negatif terhadap UMKM
UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, usaha kecil dan mikro ini justru sering menjadi korban praktik pemalakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas tertentu.
Legislator yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM mengeluh tentang keberadaan “jatah preman” yang dipaksakan oleh beberapa ormas. Pelaku usaha harus membayar sejumlah uang secara rutin sebagai “iuran” atau “perlindungan” agar tidak diganggu atau diserang. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan rasa takut di kalangan pelaku usaha.
baca juga: reaksi-como-usai-nico-paz-dirumorkan-jadi-incaran-real-madrid
Sorotan Legislator: Keberadaan Ormas Harus Dikawal Ketat
Menurut legislator tersebut, ormas yang memiliki peran sosial positif tentu sangat diperlukan dalam masyarakat, terutama untuk membantu pemerintah dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketika ormas mulai bertindak di luar koridor hukum dan melakukan praktik merugikan seperti pemalakan, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pengawasan dari pemerintah.
“Ormas yang melakukan intimidasi dan pemerasan kepada UMKM bukan hanya merusak citra ormas itu sendiri, tapi juga mengancam kelangsungan usaha rakyat kecil yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional,” tegas legislator ini.
Dampak Pemalakan Terhadap UMKM
Praktik pemalakan yang dilakukan ormas ini berimbas pada beberapa aspek kritis:
-
Beban Ekonomi Bertambah
UMKM yang sudah berjuang dengan modal terbatas harus menanggung beban tambahan akibat “jatah preman”. Hal ini mengurangi profit dan membuat usaha sulit berkembang. -
Ketidakpastian Usaha
Rasa takut dan tekanan dari ormas membuat pelaku UMKM sulit fokus menjalankan usaha. Banyak yang terpaksa menutup usaha karena tidak sanggup lagi menghadapi tekanan tersebut. -
Gangguan Ketertiban Umum
Tindakan premanisme mengganggu ketertiban sosial dan keamanan lingkungan. Hal ini juga berdampak pada citra daerah yang menjadi tidak kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi.
Tindakan yang Diperlukan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Legislator tersebut menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dan aparat hukum untuk mengatasi masalah ini, antara lain:
-
Pengawasan Ketat Terhadap Ormas
Evaluasi dan monitoring aktivitas ormas secara berkala agar mereka beroperasi sesuai aturan dan tujuan yang benar. -
Penindakan Hukum Tegas
Penegakan hukum terhadap ormas atau individu yang terbukti melakukan pemalakan dan intimidasi tanpa pandang bulu. -
Pemberdayaan UMKM
Memberikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat berusaha dengan aman dan nyaman. -
Sosialisasi dan Edukasi
Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan jika mengalami pemalakan.
Kesimpulan
Sorotan legislator terhadap keberadaan ormas yang meresahkan ini menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk segera bertindak. UMKM harus dilindungi sebagai ujung tombak perekonomian rakyat agar mereka dapat terus tumbuh tanpa tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat perlu bersinergi menghapus praktik premanisme demi terciptanya iklim usaha yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.
sumber artikel: arenaku.id
